Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tugas Jabatan PPAT

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tugas Jabatan PPAT. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang berkaitan dengan tugas dalam menjalankan jabatan PPAT.

Hukum Tanah Nasional

• UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• UU No. 56 Prp 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
• UU No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir
• Tap MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
• UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
• UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
• PP No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
• Perpres No. 122 Th. 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
• PP No. 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah

Wakaf

• UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• PP No. 42 Tahun 2006 Tentang  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
• PP No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Permen ATR/KBPN No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Rumah Susun

• UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
• PP No. 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Perpajakan

• UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• PP No. 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Hak Tanggungan

• UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
• Permen ATR/KBPN No. 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu
• Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Jabatan PPAT

• PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
• Perkaban No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
• Perkaban No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Permen ATR/KBPN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Permen ATR/KBPN No. 20 Tahun 2018 Tentang Permen ATR/KBPN No. 20 Tahun 2018
• Permen ATR/KBPN No. 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Kepmen ATR/KBPN No. 112/Kep4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Perpres No. 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Pendaftaran Tanah

• PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• PP No. 10 Tahun 1961 Tentang tentang Pendaftaran Tanah
• PP No. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• PP No. 24 Tahun 1997 Tentang
• PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
• PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Perkaban No. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2016  tentang Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah
• Permen ATR/KBPN No. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Permen ATR/KBPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
• Permen ATR/KBPN No. 18 Th. 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
• Permen ATR/KBPN No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona)
• Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2009 | Nomor: 186/PMK.06/2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah
• Perkaban No. 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
• Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita
• Permen ATR/KBPN No. 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik

Organisasi Kelembagaan

• UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
• Perpres No. 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara
• Perpres No. 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
• Perpres No. 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional
• Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Permen ATR/KBPN No. 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
• Perpres No. 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
• Perpres No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional
• Permen ATR/KBPN No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
• Kepmen ATR/KBPN No. 59/Kep-5.11/III/2017 Tentang Lambang/Logo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
• Kepmen ATR/KBPN No. 115/SK-OT.02/V/2020 Tentang tentang Nilai-nilai Kementerian ATR/BPN
• Permen ATR/KBPN No. 23 Tahun 2016 TENTANG Pembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama Dan Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Catatan Pada Buku Tanah Elektronik Yang Tervalidasi Dan Penandatangan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi

Demikian Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tugas Jabatan PPAT. Ini merupakan beberapa peraturan yang berkaitan dengan tugas dalam menjalankan jabatan PPAT. Semoga bermanfaat.